Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang memiliki bentang pesisir luas dengan ekosistem mangrove yang melimpah. Kabupaten ini bahkan sering dijuluki “Negeri Seribu Parit”, karena wilayahnya dipenuhi jaringan parit dan kanal alami maupun buatan yang menghubungkan sungai, rawa, hingga laut.
Hutan mangrove di Indragiri Hilir terbentang di sepanjang garis pesisir timur sekitar 131.658 hektar.
Dari Sungai-sungai inilah nelayan mengharapkan penghidupan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi keluarga. Berlimpahnya hasil tangkapan mengundang nelayan dari wilayah-wilayah lainnya untuk menangkap disini. Karna semakin ketatnya persaingan banyak nelayan yang menggunakan racun pengharapan hasil yang melimpah.
Kondisi hutan mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir telah mengalami kerusakan dan degradasi yang signifikat akibat berbagai aktivitas manusia, seperti penerbangan liar, penggunaan racun dan konversi lahan padahal hutan mangrove seperti dua sisi mata uang yang memberikan manfaat bagi masyarakat namun disisi lain memiliki ancaman. Abrasi pun datang perlahan—tanah terkikis, beberapa rumah di tepi pantai harus pindah karena daratan makin habis. Sungai yang dulu jernih berubah keruh, bahkan hasil tangkapan nelayan berkurang drastis.
Melihat kondisi itu, masyarakat sadar bahwa jika hutan terus dibiarkan rusak, desa mereka akan kehilangan “tameng alami” sekaligus sumber kehidupan. Maka lahirlah gagasan untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus mengelola dan menjaga hutan desa. Dari musyawarah bersama, disepakatilah pembentukan LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) dan POKMASWAS (kelompok Masyarakat Pengawas).
LPHD dibentuk bukan hanya untuk menghentikan kerusakan, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi hutan. Mereka mulai mengatur zona lindung dan zona pemanfaatan, mengadakan patroli rutin untuk mencegah penebangan liar, menanam kembali bibit mangrove, serta mengajak warga agar lebih bijak memanfaatkan sumber daya alam.
Menjaga Sungai : Saat Ini untuk Masa Depan
Pagi itu, kicauan suara burung disertai udara sejuk ketika beberapa perahu mulai mendekat dan berkumpul di dermaga sebuah posko kecil yang dikelilingi rimbunannya hutan mangrove.
Setiap bulan ada satu agenda rutin yang dilaksanakan: patroli gabungan antara LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) dan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang berasal dari desa-desa yang ada di Kecamatan Kuala Indragiri, Indragiri Hilir.
Perahu bermesin sederhana dipenuhi perlengkapan—rompi pelampung, teropong, catatan lapangan, kamera hingga persiapan penggunaan aplikasi Avenza Maps dan KoboCollect. Suasana terasa hangat, bukan hanya karena matahari yang mulai naik, tapi juga karena semangat kebersamaan.
Mereka menelusuri alur sungai yang diapit oleh hutan mangrove. Dari kejauhan, rimbun akar bakau terlihat seperti pagar alami yang kokoh menahan ombak. Di sela-sela pepohonan, banyak burung berterbangan, kepiting bersembunyi di lumpur, dan sesekali ikan meloncat seolah menyapa. Bagi para anggota patroli, pemandangan itu bukan sekadar indah, tapi juga pengingat betapa berharganya ekosistem mangrove ini.
Di tengah perjalanan, mereka bertemu dua nelayan. Anggota patroli memeriksa penggunaan umpan, alat tangkap, hasil tangkapan dan penggunaan transportasi. “jangan menggunakan racun, setrum dan alat tangkap berbahaya ya pak ” ujar salah satu anggota dengan ramah.
Selama patroli, mereka memeriksa beberapa titik rawan: memastikan tidak ada aktivitas penangkapan dengan menggunakan alat berbahaya dan bahan berbahaya, kegiatan penebangan liar, maupun sampah yang hanyut terbawa arus serta aktivitas yang bisa merusak kawasan. Kadang, mereka juga menemukan jaring nelayan yang terpasang sembarangan, segera diingatkan dan dicatat sebagai bagian laporan.
“menangkap ikan dengan menggunakan racun hasilnya memang banyak dibanding dengan hasil tangkapan yang tidak menggunakan racun, namun kami kemudian sadar, setelahnya butuh waktu minimal 3 bulan untuk bisa pulih kembali agar bisa menangkap dilokasi tersebut, dan kami mencari ikannya makin jauh. Yang utama membuat kami berhenti adalah bila kami meracun bearti meracuni keluarga kami” Arbani, anggota LPHD Kelurahan Sapat.
Menjaga hutan bukan hanya soal larangan, tapi juga soal memberi pemahaman. Patroli juga menjadi kesempatan berbincang dengan nelayan atau warga yang ditemui di lapangan, karena kadang nelayan yang ditemui berasal dari luar wilayah kawasan.
Mereka memberi pemahaman kenapa hutan perlu dijaga, penggunaan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan. Semua temuan kemudian ditulis dalam laporam, yang nantinya dipakai untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama desa atau pihak terkait.
Menjelang siang, perahu mereka kembali ke dermaga. Catatan lapangan sudah penuh dengan hasil pengamatan hari itu. Meski lelah, wajah-wajah mereka terlihat puas. Ada rasa bangga karena mereka bukan sekadar berpatroli, tapi juga merawat warisan penting untuk generasi berikutnya. Bagi mereka, setiap perjalanan di hutan mangrove adalah cerita tentang kerja sama, kepedulian, dan harapan.
Kerusakan lingkungan yang dulu menjadi ancaman kini justru menjadi alasan kuat lahirnya semangat baru. LPHD dan Pokmaswas hadir sebagai bukti bahwa dari masalah bisa lahir solusi, dan dari kerusakan bisa tumbuh harapan.
Berkelanjutan
Meski tidak melakukan patroli, tugas kelompok penjagaan hutan tidak berhenti. Ada yang menyusun laporan hasil patroli, menyusun rencana pengelolaan hutan, ada pula yang menyiapkan rencana penanaman bibit mangrove baru. Kadang, mereka duduk bersama warga untuk merancang kegiatan ekonomi ramah lingkungan; seperti ekowisata hutan mangrove dan produk olahan dari hasil hutan non-kayu. Semua itu menjadi bukti bahwa mengelola hutan tidak hanya melindungi, tapi juga memberi manfaat nyata bagi desa.
Bagi kelompok LPHD dan Pokmaswas hutan mangrove adalah “jantung desa”. Saat mereka berpatroli, mereka menjadi penjaga. Saat mereka tidak berpatroli, mereka menjadi pengelola, pendidik, sekaligus perencana masa depan. Semua dilakukan dengan semangat yang sama: menjaga warisan alam agar tetap hidup, hijau, dan memberi berkah untuk generasi berikutnya.
Program ini diawali denga didukung oleh Blue Ventures dari pendanaan ICF (Iniative Climate Fund) oleh UK International Development dan CCI (Climate Collective Initiave) oleh UBS pada tahun 2021 – 2025 di 6 desa yang kemudian meningkat menjadi 12 desa sasaran yang didukung oleh OCEAN (Ocean Community Empowerment and Nature Programme), didanai oleh UK International Development di tahun 2024-2027.
Lewat pendanaan ini diharapkan patroli bulanan penjagaan hutan oleh kelompok masyarakat membawa banyak manfaat. Dengan rutinitas tersebut, kawasan mangrove tetap terjaga dari ancaman. Masyarakat sekitar pun merasa lebih aman, karena tahu ada yang melindungi “tameng alami”. Selain itu, patroli juga jadi sarana belajar bersama: anggota LPHD bisa berbagi pengetahuan teknis soal perhutanan sosial, sementara Pokmaswas menekankan pentingnya disiplin pengawasan.
