PEKANBARU (CAKAPLAH) – Dalam rangka meningkatkan kapasitas perempuan dalam mengambil peran strategis sebagai pemimpin, pengambil keputusan, sekaligus pelindung lingkungan di wilayah perhutanan sosial, Yayasan Mitra Insani berkolaborasi bersama Fitra Provinsi Riau menggandeng kelompok perempuan dalam berbagi informasi mengenai Perhutanan Sosial (PS) dan penerapan Kesetaraan Gender, Disabilitas, serta Inklusi Sosial (GEDSI).
Pelatihan selama dua hari ini menghadirkan peserta dari enam kabupaten yang ada di Provinsi Riau yakni Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, dan Pelalawan, dengan total 25 peserta.
Para peserta berasal dari perwakilan perempuan dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), dan Kelompok Wanita Tani (KWT).
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Kampar Syofia Rahmayanti. Ia menjelaskan mengenai 5 skema perhutanan sosial, tahapan proses pengusulan perhutanan sosial dengan skema hutan desa (HD), kewajiban dan hak yang dimiliki masyarakat serta larangan dalam pengolahaan Hutan Desa.
“Waktu pengelolaan hutan desa dilakukan selama 35 tahun, setiap kelompok perhutanan sosial wajib memiliki RKPS (Rencana Kerja Perhutanan Sosial) dalam melaksanakan setiap kegiatan perhutanan sosial,” ujar Syofia Rahmayanti sembari menjelaskan bahwa RKPS wajib dimiliki oleh kelompok perhutanan sosial yang di setujui oleh BPSKL.
Syofia melanjutkan keterlibatan perempuan bukan hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi kreatif.
“Kita bisa meningkatkan ekonomi dengan membuat ekonomi kreatif seperti budidaya lebah, padi GOGO, kopi, nanas dan menanam tanaman pangan yang diperbolehkan didalam wilayah kehutanan. Salah satu tanaman yang tidak diperbolehkan yaitu Sawit,” cakapnya
Selain pengetahuan tentang Perhutanan Sosial. Salah satu sesi yang paling menarik perhatian yaitu pembelajaran mengenai Kesetaraan Gender, Disabilitas, serta Inklusi Sosial (GEDSI). Penerapan Gedsi tidak hanya mengenai keterlibatan perempuan tetapi juga keterlibatan kelompok disabilitas, dan keterlibatan masyarakat luas.
Tidak hanya memberikan teori, pelatihan GEDSI ini juga menekankan pada praktik nyata. Para peserta diajak untuk melihat tantangan terbesar, perbedaan gender dan sex, tugas dan tanggung jawab perempuan dan peran perempuan dalam mengikuti kegiatan perhutanan sosial.
Siti Masfiroh selaku narasumber menjelaskan partisipasi tidak hanya dari laki-laki tetapi kita sebagai kelompok perempuan juga bisa menjadi pemimpin “Contohnya seperti KUPS Assyifa yang diketuai oleh perempuan dan semua anggotanya perempuan,” ungkapnya.
Nurisa, salah satu peserta dari Kabupaten Siak, merupakan ketua dari Agroforestri Walet Hijau mengatakan anggota kelompok kami saat ini lebih banyak perempuan, dan hasil daro agroforestrinya bisa membantu ekonomi keluarga.
Pelatihan GEDSI ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perubahan sikap. Diharapkan semakin banyak perempuan yang mampu menjadi agen perubahan dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan setara untuk semua.
