Dalam upaya memperkuat peran kelompok masyarakat dalam menjaga kawasan hutan berbasis perhutanan sosial, pengelolaan hutan yang lebih adil dan inklusif. Kelompok Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan kelompok penjaga masyarakat pengawas (POKMASWAS) mengikuti pelatihan Perhutanan sosial, Gender Equality , Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) dan patroli bersama yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Insani.
Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, 28–30 April 2025 ini diikuti oleh 32 peserta perwakilan kelompok dari 12 Desa dampingan Yayasan Mitra Insani (YMI).
Penguatan Perhutanan Sosial
Dalam pelatihan bertema “Penguatan kelompok pengelola perhutanan sosial dalam mendukung penjagaan sumberdaya alam mangrove dan perikanan”, para peserta mendapatkan materi tentang kerangka kebijakan perhutanan sosial, strategi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta Pedoman penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).
Pemberian materi ini merupakan bagian dari program pendampingan Yayasan Mitra Insani dalam meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa serta mendukung kelompok masyarakat agar mampu mengelola hutan secara berkelanjutan, legal, dan inklusif.
“Perhutanan sosial adalah akses pengelolaan masyarakat secara lahan, bukan hanya tentang hak akses selama 35 tahun tetapi juga tanggung jawab dan kemampuan untuk menjaga serta memanfaatkan hutan dengan prinsip keberlanjutan,” jelas Immanuel Sihaloho, Fasilitator dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang
Integrasi Sasaran GEDSI: Gender Equality , Disability, dan Social Inclusion
Salah satu sesi penting dalam pelatihan ini adalah integrasi pendekatan GEDSI (Gender Equality , Disability, dan Social Inclusion). Yayasan Mitra Insani mendorong agar kelompok masyarakat penjagaan hutan dapat memberikan ruang bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan program perhutanan sosial.
Materi pelatihan mencakup konsep dasar GEDSI, identifikasi hambatan partisipasi kelompok rentan, diskusi kelompok mengenai penyusunan rencana aksi LPHD yang lebih responsive, serta pembelajaran studi kasus lokal dalam pendekatan GEDSI.
Salah satu peserta dari kelompok perempuan, Ibu Jumriana, mengungkapkan penerapan Gedsi pada kelompok “ adil itu bukan harus setara, kami sebagai Perempuan juga bisa melakukan penjagaan hutan tidak hanya melakukan kegiatan pengurusan rumah. Dan kami sangat senang dapat dilibatkan dalam kegiatan seperti penanaman, pemantauan hutan, dan pengelolaan ” ujarnya.
Praktik Lapangan: Simulasi Patroli Bersama
Praktek Patroli bersama yang didampingi oleh Polisi Hutan (Polhut), PSDKP dan Basarnas ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dalam menjaga kawasan hutan dari ancaman illegal fishing. Praktik patroli dimulai dengan menyisir beberapa titik rawan di perairan sekitar hutan bakau yang menjadi habitat penting berbagai jenis biota laut.
Dalam simulasi tersebut, peserta diajarkan cara mencatat temuan, menggunakan aplikasi peta Avenza Maps, serta menyusun laporan patroli. Patroli bersama ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara kelompok LPHD dan Pokmaswas dalam upaya perlindungan hutan secara partisipatif.
Alfian salah satu anggota LPHD Desa Igal menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan patroli ini “ patroli ini memiliki tujuan menjaga sungai kita dari illegal fishing, menjaga kelestarian laut kita dengan melakukan patroli. Dengan itu nelayan yang menggunakan racun bisa berhenti”
Anggota LPHD desa Pulau Cawan bapak Dodi Subagio juga menambahkan “ setiap melakukan patrol kita tidak pernah bertemu dengan orang yang sama, ketika mendapat temuan yang pertama dilakukan ialah member teguran selanjutnya akan diberi surat peringatan. Semenjak ada dampingan dari Yayasan Mitra Insani sudah berhektar-hektar hutan yang terselamatkan dan pulih di Desa kami”
Selain tindakan pengawasan, patroli ini juga diisi dengan kegiatan edukasi kepada nelayan di sekitar wilayah rawan pelanggaran. Tim mensosialisasikan peraturan perikanan dan pentingnya menjaga keberlanjutan laut.
“ Alhamdulillah pada patroli kegiatan tadi kita tidak menemukan pelanggaran perairan. Masyarakat sekitar menggunakan alat tangkap yang aman seperti Arianto,nelayan menggunakan alat tangkap belat dan alat tangkap tonggoh yang sedang menangkap udang” ujar Sri Harini perwakilan Perempuan kelompok LPHD.
