Merebut Hutan Tersisa

Merebut Hutan Tersisa
Comments Off on Merebut Hutan Tersisa, 04/03/2014, by , in Featured

[Catatan Pengalaman Fasilitasi Hutan Desa di Semenanjung Kampar – RIAU]
Oleh: Zainuri Hasyim

“Hutan Desa ini akan mengembalikan marwah kami sebagai masyarakat yang hidupnya tak bisa lepas dari hutan namun sesungguhnya saat ini tak memiliki hutan”, kata Jasman, Kepala Desa Serapung pada suatu sore di Selat Panjang, sesaat setelah proses verifikasi usulan hutan desa oleh Kementerian Kehutanan akhir Juli 2011 lalu.

Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar bersama Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti-keduanya berada di Kabupaten Pelalawan- mengajukan usulan hutan desa kepada Menteri Kehutanan.Usulan yang berproses selama lebih dua tahun ini akhirnya mendapatkan kepastian Pencadangan Areal Kawasan Hutan Desa oleh Menteri Kehutananpada 8 Maret 2013 di Jakarta melalui Permenhut Nomor P.154 dan P.155/Menhut-II/2013.

Usulan hutan desa ini memang tergolong istimewa.Tidak hanya karena prosesnya yang berlangsung lebih dari dua tahun itu.Namun juga, usulan ini menambah jumlah inisiatif hutan desa yang jumlahnya baru sedikit di Indonesia.Keisitimewaan lainnya adalah usulan ini menjadi hutan desa pertama di Riau.Belum lagilokasinya yang terletak di ekosistem hutan rawa gambut Semenanjung Kampar,dengan eskalasi konflik yang tinggi dan nafsu penguasaan lahan oleh perusahaan yang tak juga mengendur.

Bukan Inisiatif Pertama
Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa sekitar 48,8 juta jiwa hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan, tersebar di sekitar 33.000 desa.Data ini juga menyebutkan bahwa 10,2 juta di antaranya termasuk kategori miskin. Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 44 desa termasuk desa miskin, dan 14 di antaranya berada di sekitar konsesi perusahaan dalam bidang kehutanan (Pemkab Pelalawan 2009).

Kondisi di atas, ditambah dengan realitas nyata minimnya kontribusi perusahaan kehutanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lapangan, serta eskalasi konflik yang kerap dan terus terjadi menjadi pertanyaan mungkinkah akan menghasilkan kondisi yang berbeda atas masyarakat apabila penguasaan hutan dikelola oleh masyarakat.Namun, perjalanan menuju terbitnya usulan hutan desa di Riau tidaklah serta merta terjadi.

Inisiatif melakukan perebutan ruang kelola kehutanan di Riau merupakan kesimpulan masyarakat atas hasil dari serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama Yayasan Mitra Insani (YMI) Riau terkait dengan potensi desa, ancaman, dan pola pemanfaatan ruang yang ada di desa. Dibutuhkan rangkaian kegiatan pemetaan, peningkatan kapasitas, dan kegiatan penyelamatan lingkungan berbasis ekonomi di 4 desa pertama di kawasan Semenanjung Kampar.

Masyarakat mendapatkan kesimpulan atas analisis potensi dan ancaman yang dilakukan. Analisis ini menyatakan bahwa semua potensi desa akan terancam apabila terjadi perubahan fungsi hutan. Daya rusak yang ditimbulkan atas perubahan fungsi hutan ini secara pasti akan mengancam penghidupan masyarakat tempatan yang telah sekian lama berdiam di dalamnya. Karenanyalah, maka merebut hutan tersisa menjadi target bersama.peta1

Usulan Desa Segamai dan Serapung ini bukanlah inisiatif hutan desa pertama kali di Riau. Sebelumnya, Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti – Pelalawan, telah mengajukan usulan yang sama pada medio tahun 2009. Saat itu, lahan eks HPH KUD Binjai Lestari dan KUD Bono Kampar seluas 13.000 hektar diusulkan sebagai hutan desa oleh masyarakat Desa Teluk Binjai. Namun Bupati saat itu tak bersedia memberikan rekomendasi sehingga kawasan hutan tersebut menjadi bagian konsesi PT RAPP yang kemudian berbuah konflik tak berkesudahan hingga sekarang.

Peta Usulan Hutan Desa Teluk Binjai(YMI, 2009)

Bukan Pilihan Terbaik
Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani hak.Demikian termaktub dalam Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008. Ketersediaan landasan hukum praktis ini memberikan ruang yang lebih luas –setelah sebelumnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)- atas pemenuhan pengelolaan hutan bagi masyarakat.

Secara mendasar, keberadaan hutan desa ini tidaklah memberikan solusi atas berbagai tuntutan terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam pengelolaan hutan secara penuh dan utuh.Sudah lama terdengar upaya untuk merevisi UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dianggap menjadi penghalang utama keberadaan hak masyarakat atas hutan.Desakan terhadap realisasi Hutan Adat, yang dianggap banyak pihak akan mengembalikan hak masyarakat secara hakiki, tak juga berujung pada landasan hukum yang bersifat mengikat dan operasional.

Kesadaran atas hutan desa bukanlah pilihan terbaik saat ini memang disadari sedari awal. Namun demikian, di antara banyak pihak lain yang tengah melakukan upaya perubahan hukum, melakukan perebutan atas hutan yang masih tersisa sebelum berubah menjadi konsesi perusahaan dianggap sebagai solusi pragmatis untuk saat ini.

peta2

 

Peta hasil analisis ketersediaan peluang perhutanan sosial di Semenanjung Kampar (YMI, 2010)

Melalui Dua Bupati
Oktober 2010merupakan waktu dimulainya penyiapan dokumen usulan di dua desa.Rangkaian perjalanan, diskusi dan pertemuan, studi banding, dan pendekatan kepada pemerintah daerah dilakukan secara maraton. Desa Segamai dan Desa Serapung menjadi pilihan dua desa pertama dengan pertimbangan situasi desa yang lebih kondusif untuk menghindari eskalasi konflik yang tengah berlangsung di Desa Teluk Meranti dan Desa Pulau Muda pasca terbitnya ijin konsesi PT RAPP (SK 327/2009).

Pertemuan yang berlangsung di dua desa menghasilkan dokumen kesepakatan desa untuk pengajuan usulan hutan desa kepada Bupati, dan pada22 Desember 2010 usulan hutan desa secara resmi diajukan kepada Bupati Pelalawan.Namun rupanya harapan mendapatkan tanggapan segera dari Bupati tak kunjung diperoleh sekalipun seluruh persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, termasuk surat BPKH XII Tanjung Pinang yang menyatakan bahwa usulan tersebut dinyatakan memenuhi syarat.

Perguliran waktu yang berujung tanpa kejelasan ini melahirkan ide untuk dilakukannya gugatan di PTUN atas tidak adanya tanggapan Bupati. Namun, pengalaman usulan hutan desa pertama yang saat itu diwarnai kampanye pemberitaan media massadianggap ikut berkontribusi pada penolakan pemerintah kabupaten. Melakukan pendekatan ‘soft’ dan tanpa pemberitaan kampanye diambil untuk usulan hutan desa kali ini.Sehingga, rencana mem-PTUN-kan Bupati tidak terlaksana.Kondisi yang terus berlangsung ini dalammasa suksesi bupati berlangsung hingga bupati baru dilantik (Februari-April 2011).

Di sepanjang waktu penantian 6 bulan tersebut, upaya menggalang dukungan di tingkat Kementerian Kehutanan dilakukan dalam bentuk ekspos pertemuan intensif.Upaya ini berhasil menerbitkan surat dukungan dari dua Dirjen Kemenhut (BUK dan Perhutanan Sosial) atas usulan hutan desa.

Terbitnya Rekomendasi Bupati
Pendekatan intensif dan persuasif dengan Bupati Pelalawan yang baru membawa perubahan mendasar atas usulan Hutan Desa Serapung dan Desa Segamai. Diawali dengan Surat Pertimbangan Teknis Kepada Dinas Kehutanan, maka pada pada 13 Juni 2011 terbitlah Surat Rekomendasi Bupati Pelalawan kepada Menteri Kehutanan perihal usulan hutan desa.Dari sekitar 13.000 hektar yang diusulkan masyarakat, Bupati hanya merekomendasikan 2.000 hektar untuk masing-masing desa.Perlunya pembuktian atas pengelolaan hutan yang baik oleh masyarakat menjadi alasan ketika konfirmasi pengurangan luasan ini dilakukan.

Terjadinya pengurangan luasan ini sesungguhnya menimbulkan tanya. Apalagi mulai santer terdengar tentang usulan perusahaan dalam grup PT RAPP untuk Restorasi Ekosistem. Namun, euforia atas peluang terealisasinya hutan desa pertama di Riau, yang sekaligus diharapkan akan memperlancar proses pada usulan-usulan selanjutnya, menyebabkan penerimaan atas keputusan ini.
Segera setelahnya, proses pengajuan ini mengalami perputaran yang lebih cepat dari sebelumnya. Komunikasi intensif dengan Dinas Kehutanan Pelalawan dan pihak Kementerian berjalan dengan lebih lancar, hingga proses verifikasi yang berlangsung pada akhir Juli 2011.Namun, sejak Juli 2011 itu hingga April 2012 kembali terulang tidak adanya kejelasan proses dan status usulan hutan desa yang telah diverifikasi tersebut.

Hingga kemudian berita atas perdebatan di dua Dirjen Kemenhut (DAS-PS dan Planologi) atas kata ‘restorasi ekosistem’dalam suratrekomendasi Bupati.Kabarnya, Dirjen Planologi menganggap bahwa jika rekomendasi Bupati adalah restorasi ekosistem, maka usulannya haruslah RE bukan hutan desa, dan desa harus mengulangnya sesuai dengan mekanisme RE (Permenhut P.50/2010), sedangkan pihak Dirjen DAS-PS mengangap bahwa usulan tersebut adalah hutan desa sekalipun dengan tambahan kata RE dalam rekomendasi Bupati sehingga tetap mengacu pada Permenhut P.49/2008.‘Untungnya’ solusi selalu tersedia.Pendekatan dengan Bupati menghasilkan rekomendasi susulan atas usulan hutan desa tanpa menyebut RE di dalamnya pada Mei 2012.

Bertemu Menteri Kehutanan
Kegelisahan atas jadi-tidaknya usulan hutan desa menimpa desa-desa pengusul.Desakan atas perlunya melakukan pertemuan di Kementerian Kehutanan mengemuka.Permohonan pertemuan kemudian dilayangkan kepada Dirjen DAS-PS untuk mendapatkan status terkini. Juni 2012, pertemuan berlangsung dengan komitmen Dirjen DAS-PS akan lebih menggesa usulan ini terelasasi. Dalam pertemuan ini pula diperoleh informasi bahwa status usulan masih berada di Dirjen Planologi tanpa ada perkembangan pasca terbitnya surat susulan rekomendasi Bupati.

Bertemu Menteri Kehutanan adalah kesepakatan bersama masyarakat atas hasil yang diperoleh dalam pertemuan dengan Dirjen.Upaya komunikasi dan penjadualan menghasilkan slot waktu bertemu Menhut pada 2 Agustus 2012.Setelah melalui pengunduran sehari akibat rapat kabinet mendadak yang harus dihadiri Menhut, esoknya pertemuan berlangsung sesuai rencana.Dan, pernyataan Menhut atas akan segera terbitnya keputusan hutan desa di Desa Serapung dan Desa Segamai akhirnya diperoleh.

Menggesa Peluang Lainnya
Di antara penantian terwujudnya ijin Menhut atas hutan desa, secara simultan juga dilakukan penyiapan di berbagai desa dengan potensi ketersediaan peluang hutan di wilayah administrasinya.Desa Teluk Meranti dan Desa Pulau Muda menjadi antrean pertama dalam pengusulan hutan desa lanjutan ini.Kemudian menyusul Desa Teluk Lanus di Kabupaten Siak.Upaya pemetaan peluang lainnya sedang juga disiapkan untuk Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Semua ini diharapkan akan memperbesar porsi penguasan masyarakat atas hutan di Provinsi Riau.

Namun, usulan hutan desa Teluk Meranti dan Pulau Muda tak mendapat rekomendasi Bupati, dengan alasan Bupati sebelumnya sudah merekomendasi untuk restorasi ekosistem. Sekalipun dalam beberapa pertemuan langsung dengan Bupati disampaikan bahwa memberikan rekomendasi atas rekomendasi sebelumnya bisa dilakukan dan pernah dilakukan di provinsi lain, Bupati tetap bergeming.

Sehingga saat ini sebagian besar hutan tersisa eks HPH PT Agam Sampurna di Semenanjung Kampar itu akan dikuasi oleh PT Gemilang Cipta Nusantara, yang sesungguhnya merupakan bagian dari PT RAPP. Rupanya, kerakusan lahan perusahaan besar ini tak pernah terpuaskan. Tak bisa dengan ijin HTI, mereka akan pakai RE. Apapun nama, skema, dan bentuknya, perusahaan tak kan pernah melepaskan peluang penguasaan lahan dan hutan. Dan pemerintah menjadi bagian pemberi persetujuannya.

hd

Hutan Desa Pertama di Riau
Hingga hitungan proses pengajuan mencapai 27 bulan, barulah kepastian atas terbitnya ijin atas hutan desa pertama di Riau ini diperoleh. Pada 8 Maret 2013 bertempat di Gedung Arsip Nasional Jakarta, dua surat keputusan Menteri Kehutanan No 154 dan 155/Menhut-II/2013 memberikan keabsahan atas ijin hutan desa bagi Desa Segamai dan Serapung.

Tak terperkirakan kegembiraan enam perwakilan masyarakat yang hadir pada penyerahan ijin ini.Ketidakjelasandan ketidakpastian atas proses dan waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan pengajuan hutan desa memang tak terjawab. Namun setidaknya, satu tahapan atas proses mewujudkan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan telah terlalui.

–oOo–