Konsolidasi NGO Sumatera : Menuju Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Konsolidasi NGO Sumatera : Menuju Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
0 comments, 15/05/2017, by , in Featured

Mitrainsani.or.id |Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap keberlanjutan dan perbaikan tata kelola kelapa sawit dimulai dengan sejak diterbitkannya Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau dikenal dengan (Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada Tahun 2011 yang kemudian direveisi pada Tahun 2015. Ini tidak terlepas dari dorongan berbagai pihak agar Indonesia sebagai negara produsen CPO terbesar untuk lebih memperhatikan aspek ekologi. Dorongan ini tidak terlepas dari fakta yang ditunjukan berbagai laporan maupun penelitian bahwa rantai pasok industry kelapa sawit di Indonesia masih meninggalkan tumpukan persoalan.

Sejak diberlakukannya ISPO pada Maret 2011 sampai dengan periode Februari 2016, Sertifikat ISPO yang telah diberikan adalah sebanyak 225 sertifikat dengan luas area sebesar 1.4 juta Ha (s/d Februari 2017) dan Certified CPO sebesar 5.9 juta ton/tahun. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Februari 2016 terjadi kenaikan signifikan dalam penerbitan sertifikasi ISPO yang mencapai 290% dari total sertifikat yang diterbitkan rata-rata pertahun sejak pemberlakuan sertifikasi ISPO pada Tahun 2011. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerima sertifikat ISPO tidak diikuti oleh perbaikan tata kelola industri kelapa sawit, yang ditandai dengan masih banyaknya persoalan seperti Persoalan legalitas yang menyangkut izin Hak Guna Usaha (HGU)/ Izin Usaha Perkebunan (IUP) di dalam kawasan hutan dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), termasuk terbitnya izin melalui praktek-praktek non-prosedural, Izin limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), Penanaman di sempadan sungai, Penerapan kebijakan perlindungan eksosistem lahan gambut, Perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi (HCV), dan wilayah bernilai stok karbon tinggi (HCS).

Ini menunjukan tingginya penerbitan sertifikasi ISPO yang tidak diikuti perbaikan tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan menegaskan rendahnya kredibilitas dan akuntabilitas sistem ISPO. Buruknya kredibilitas dan akuntabilitas dalam implementasi sertifikasi ISPO, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran menyebabkan rendahnya keberterimaan pasar atas ISPO. Momentum untuk melakukan pembenahan industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia cukup terbuka, terutama setelah pada 14 April 2016 Presiden mengutarakan komitmen untuk melakukan moratorium sawit1. Ini merupakan momentum bagi Indonesia melakukan reformasi industri kelapa sawit untuk menjadi lebih kompetitif dan mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial.