Lokakarya Pembangunan Desa Pro Mangrove ini di Taja oleh Yayasan Mitra Insani ( YMI) Dalam rangka memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pihak yang mana kedepannya akan bekerja di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pengembangan pengelolaan ekosistem mangrove yang lestari berbasiskan masyarakat.
Terdapat 6 desa yang menjadi wilayah kerja program “ Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Berbasis Masyarakaf “ yang tersebar di 2 kecamatan, untuk Kecamatan Kuala Indragiri adalah desa Sapat, Desa Sungai Piyai, Desa Prigi Raja dan Desa Tanjung Melayu serta Kecamatan Mandah dengan Desa Igal dan Desa Pulau Cawan. Dalam pelaksanaan kegiatan turut serta juga Yayasan Pesisir Lestari ( YPL ) dan Yayasan Hutan Biru (YHB) yang tergabung didalam konsorsium dengan fokus kegiatan sesuai bidang.
Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan rencana kerja masing – masing pihak terkait pembangunan desa pesisir kemudian mengumpulkan masukan dan gagasan rencana dan strategi pengelolaan ekosistem mangrove berbasiskan masyarakat. Hal ini akan menjadi kesepahaman peran dan tanggung jawab masing – masing pihaktentang pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat perdesaan dan ramah lingkungan di kabupaten Indragiri hilir.
Ekosistem Mangrove yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan asset penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat baik yang berada di dalam kawasan ataupun diluar ekosistemnya. Memiliki luas sekitar 127.000 hektar ( BPDASHL Indragiri-Rokan, 2021 ) Kabupaten Indragiri Hilir pemilik Ekosisten Terluas di Provinsi Riau.
Dari Potensi luasan yang ada juga terkandung potensi hutan bakau bagi masyarakat baik dari sisi hasil perikanan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu ( HHBK ) maupun hasil dari pemanfaatan jas lingkungannya. Sebagaimana diketahui pemanfaatn terbesar dari keberadaan ekosistem ini adalah dari sector pperikanan dan hasil hutan kayu. Selain pemanfaatn langsung, kehadiran ekosistem ini juga memberikan dampak baik bagi perlindungan wilayah pesisir dari gelombang, intrusi air asin, dan abrasi sebagai benteng alam terdepan bagi kebun – kebun khususnya perkebunan kelapa masyarakat.
Peran aktif masyarakat yang juga diharapkan menjadi kunci ditingkat tapak dalam pengelolaan ekosistem mangrove ini, dimana desa sebagai unit terkecil dalam tata pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan dan pengelolaan wilayahnya berdasarkan karakter geografis masing – masing desa dan potensi yang ada.
Pemerintahan kabupaten Indragiri Hilir dapat menjadikan potensi ini sebagai sektor andalan dalam arahan kebijakan yang akan mendorong peningkatan dari banyak aspek kehidupan baik itu ekonomi, social dan juga lingkungan. Disamping itu kegiatan pengelolaan mangrove ini dapat menjadi sesuatu yang ikut mendorong pemulihan ekonomi dimasa pandemic Covid 19.