Upaya YMI dalam Memfasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial di Riau

Upaya YMI dalam Memfasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial di Riau
0 comments, 13/10/2016, by , in Featured

Mitrainsani.or.id| Yayasan Mitra Insani (YMI) melakukan berbagai upaya dalam merealisasikan dan percepatan pembangunan Perhutanan Sosial. Hingga saat ini sudah ada 14 desa yang difasilitasi YMI untuk mendapatkan Hak pengelolaan Hutan Desa yang tersebar di 5 Kabupaten didalam program pendampingan YMI, antara lain Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Pelalawan dan Kab. Siak. 2 desa sudah mendapatkan PAK (Penetapan Areal Kerja ) dari kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLKH), dan 12 desa masih dalam proses pengajuan.

Jalan panjang yang ditempuh YMI dalam mengupayakan keterlibatan masyarakat secara aktif mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber penghidupan. Inisiatif merebut ruang kelola kawasan hutan di Riau merupakan kesimpulan masyarakat bersama YMI yang ditinjau dari banyak aspek,mulai dari potensi desa, ancaman, dan pola pemanfaatan ruang yang ada di desa.

img_1041Foto bersama Masyarakat saat melakukan Sosialisasi Hutan Desa

Saat ini Perhutanan Sosial yang difasiitasi oleh YMI dengan usulan Hutan Desa (HD) sudah tersebar di 5 kabupaten yang tersebar di 14 Desa, antara lain , Kabupaten Kampar di Kanagarian Pangkalan Kapas terdapat 4 desa yaitu Desa Kebun Tinggi, Desa Lubuk Bigau, Desa Tanjung Permai dan Desa Pangkalan Kapas. Kabupaten Siak terdapat di Kec. Sungai Apit di Desa Teluk Lanus. Kabupaten Pelalawan berada di Kec.Teluk Meranti ada di Desa Segamai dan Kec.Kuala Kampar di Desa Serapung. Kabupaten Indragiri Hilir terdapat di Kecamatan Kuala Indragiri (KUINDRA) ada di Kelurahan Sapat, Desa Sungai Piai , Desa Tanjung Melayu dan Desa Perigi Raja.Kabupaten Indragiri Hulu  berada di Kec. Kuala Cenaku di Desa Pulau Gelang, Desa Sukajadi dan Desa Pulau Jum’at.

dsc00161Foto saat YMI Mengadakan Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Hutan Desa

Muslim Rasyid selaku Direktur yayasan Mitra Insani (YMI) mengatakan Bahwa sudah ada ada 2 Desa yang sudah mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK) dari Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLKH) yaitu Desa Segamai dan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan, akan tetapi izin HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa) belum juga di keluarkan oleh Gubernur Riau.

img_0076Foto Saat YMI melakukan Penanaman Bersama MAsyarakat di Wilayah Hutan Desa

“Saat ini HPHD “tersandra” oleh Polemik RTRW Riau yang tidak juga usai. Padahal tidak ada hambatan bagi Pemerintah daerah untuk memberikan Izin HPHD tersebut meskipun RTRW belum selesai, karena kawasan tersebut merupakan kawasan hutan dan tidak termasuk dalam 1 juta hektar kawasan yang diminta oleh pemda Riau untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Kita merasa Pemerintah Daerah menerapkan standar ganda dalam hal ini, satu sisi mereka masih memfasilitasi keluarnya izin IUPHHK-RE (Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem) yang di usulkan oleh korporasi, dan disisilain mereka enggan mengeluarkan izin kelola untuk rakyat” Ujar Muslim Rasyid.

_mg_8363Foto Saat YMI bersama Masyarakat menetapkan Batas Sempadan Hutan Desa

Beliau Juga menambahkan bahwa Hampir semua inisiatif pengelolaan hutan hutan desa saat ini terganjal di proses tingkat daerah, kita mendorong agar KLHK mengambil langkah untuk segera merevisi dan mengesahkan Peraturan terkait Perhutanan Sosial, khususnya tentang hutan desa. Harus ada mekanisme dan solusi yang dilakukan oleh KLHK jika poses usulan Hutan Desa terganjal di tingkat daerah. Saat ini Ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam  mengelola kawasan hutan semangkin sempit. Jika inisiatif dari masyarakat tidak segera terfasilitasi, maka seluruh potensi kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat akan dikuasai oleh korporasi.