Sosialisasi Usulan Hutan Desa Di Kawasan Penyangga Kerumutan

Sosialisasi Usulan Hutan Desa Di Kawasan Penyangga Kerumutan
0 comments, 06/12/2016, by , in Featured

Mitrainsani.or.id| Senin, 1 Desember 2016 bertempat di Aula Kantor Camat Kuala Cenaku, Yayasan Mitra Insani (YMI) bersama masyarakat mengadakan pertemuan dari tiga desa, Sukajadi, Pulau Gelang dan Pulau Jumat. Ini dibuka oleh Camat Kuala Cenaku, Elinaryon. Dalam sambutannya, Elinaryon memaparkan secara singkat kondisi wilayah kecamatan Kuala Cenaku yang menurut pandangannya masih tertinggal dari wilayah tetangganya terutama dari bidang pertanian. Terkait usulan hutan desa ini disambut baik oleh pemerintah kecamatan dan berharap program yang akan berjalan ini yang turut serta hadir Dinas Kehutanan Kab. Indragiri Hulu dan Tokoh – tokoh masyarakat Kuala Cenaku.
fgd-ymi-kawasan-kerumutan
Kawasan hutan pada dasarnya tidak bisa dikuasai oleh siapapun ataupun instansi manapun. Hutan bisa dikelola oleh instansi tertentu dengan peraturan dan kondisi yang telah di tetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan-kebijakan kehutanan. Hal ini juga di jelaskan oleh samsul, staff dinas kehutanan Kab. INHU menyatakan jika hutan tersebut masih dikuasai oleh negara artinya belum ada pihak manapun yang mempunyai hak kelola, masyarakat tempatan memiliki hak untuk mengajukan pengelolaan hutan menjadi Hutan Desa. Kelompok Pengelola Hutan (KPH) menjamin bahwa program yang akan dilaksanakan bukan hanya hangat diawal saja, program ini diupayakan berjalan sesuai dengan skema dan prosedur yang ada

Usulan Kolektif Skema Hutan Desa Bersama 5 Desa

Pada pertemuan ini YMI menjelaskan bagaimana konteks kehutanan berdasarkan regulasi pemerintah baik dari sisi pengelolaan hutan dan pemanfaatan Sumber Daya Alamnya. Pengelolaan hutan yang baik juga mestinya berdampak pada peningkatan mutu hidup masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan. Berdasarkan Permen LHK.NO P.83/MENLHK/SETJEN/KUM-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial bahwa pemberian akses legal kemayarakat dalam pengelolaan hutan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyaraka dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Disini YMI memaparkan langkah – langkah dalam mengurus dokumen usulan yang menjadi tahapan awal dari legalitas pengelolaan hutan.
ymi-fgd-kawasan-kerumutan-1
YMI bersama masyarakat bersepakat mengusulkan usulan kolektif/bersama dalam pengelolaan Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Desa (HD) di Kawasan Penyangga Kerumutan. Acara ditutup dengan persetujuan dan kesepakatan dengan aparat pemerintahan kecamatan Kuala Cenaku beserta masyarakat di tiga desa untuk bersama-sama menjalankan program usulan hutan desa. Kemudian dari hasil diskusi lanjutan, pemerintah kecamatan Kuala Cenaku meminta dua desa tambahan yaitu desa tambang dan tanjung sari. Pengusulan penambahan dua desa ini disepakati dan disanggupi oleh masyarakat yang hadir pada peetemuan tersebut.