SK HPHD Untuk Hutan Desa Segamai & Serapung

SK HPHD Untuk Hutan Desa Segamai  & Serapung
0 comments, 24/03/2017, by , in Featured

Mitrainsani.or.id | 17 Maret 2017 dilangsungkan Penyerahan SK Hak Pengelola Hutan Desa (HPHD) oleh Menteri Lingkunga Hidup Republik Indonesia. Perjuangan mendapatkan SK HPHD ini telah dimulai dari tahun 2009 akhirnya LPHD Segamai & Serapung memiliki jaminan dalam pengelolaan sumber daya alamnya secara mandiri dan lestari.

Penyerahan SK HPHD ini dilaksanakan di Medan – Sumatera Utara yang diserahkan langsung oleh Direktur Jendral Perhutanan Sosial Republik Indonesia, Hadi Daryanto. Yayasan Mitra Insani turut mendampingi Perwakilan LPHD Segamai dan Serapung dalam penerimaan SK HPHD, Zauzar (Desa Serapung) & Edi Saritonga (Desa Segamai). Menteri Lingkungan Hidup SIti Nurbaya yang turut hadir dalam penyerahan SK HPHD dan memberikan selamat kepada para LPHD dari beberapa desa lainya selain Desa Segamai –dan Desa Serapung. Terdapat 20 LPHD yang juga menerima SK HPHD di Sumatera saat itu.
Menteri Lingkungan Hidup Bersa Edi (LPHD SEGAMAI) dan Staf YMI saat penyerahan SK HPHD
Inisiaif pengusulan Hutan Desa Segamai – Serapung ini bermula dari tahun 2009, hingga terbitnya Pa Areal Kerja (PAK) pada 2013. Banyak kendala yang dihadapi saat itu, salah satunya izin Hak Pengelolaan HUtan Desa masih menjadi domain Pimpinan Daerah Provinsi Riau. Sehingga proses yang lambat ini membuat masyarakat Desa belum bisa mengelola Hutan Desa yang memang semestinya menjadi Hak LPHD Segamai dan Serapung. Sesuai kepada PERMENLHK No. P 83 TH 2016 tentang Perhutanan Sosial ,menyebutkan jika kawasan tidak dikelola dalam kurun waktu 2 (2) tahun, maka Negara akan mempertimbangkan untuk mencabut izin PHK HD tersebut. Berdasarkan itu desakan trus dilakukan yang pada akhirnya PAK HD Segamai dan Serapung mendapatkan perpanjangan izin dari KemenLHK pada tahun 2015.
PAK HD Segamai & Serapung aka habis masanya pada agustus 2017 ini, dengan terbitnya SK HPHD menjadikan landasan Hukum yang jelas bagi LPHD untuk mempertahankan keberadaan hutan dan mengelola sumber daya alamnya secara lestari dan berkelanjutan.
Penyerahan SK HPHD SEGAMAI oleh DIRJEN perhutanan sosial
Muslim Rasyid Selaku Direktur Yayasan Mitra Insani mengatakan bahwa Sebelum adanya PIAPS, dalam SK 4234/Menhut-VI/BRPUK/2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri kehutanan SK 07/Menhut-II/2011 tentang pencadangan kawasan hutan produksi untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dari 1,2 Juta Ha kawasan hutan yg dicadangkan di Prov Riau, hanya 0,99% (12.000 ha) yang dicadangkan untuk rakyat melalui skema Hutan Desa/ HKM. Malangnya, dari 12.000 yang dicadangkan untuk rakyat tersebut, 70% luasan kawasan itupun telah dirampok untuk brand image industri kertas & Perkebunan Kayu lewat proyek restorasi ekosistem.
Peneyerahan SK HPHD SERAPUNG oleh Hadi daryanto DIRJEN Perhutanan Sosial
“Bagi masyarakat Melayu “Hutan & Tanah” bukan sekedar tempat hidup dan mencari nafkah, tetapi juga sebagai Simbol “Tuah & Marwah”, serta menjadi falsafah dan nilai budaya. Negeri sangar yang terletak di Laut Embun (sungai Kampar) tertulis jelas dalam tombo persukuan petalangan tidak lagi menjadi “bukti” hak atas tanah, dan tidak sedikit pihak luar menganggap tombo sebagai dongeng pengantar tidur saja. Sungai dan Tasik Sangar yang menjadi wilayah HD Segamai -Serapung terus diperjuangkan karena menjadi simbol pengembalian marwah masyarakat desa. Perjuangan mengambil kembali hak kelola menjadi bukti bahwa masyarakat kampung tidak menyianyiakan hutan dan tanah yang menjadi rintisan moyang persukuan petalangan dalam membangun kampung untuk kesejahteraan anak cucunya” Ujar Muslim rasyid.