Perhutanan Sosial : Kepastian Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil & Berkelanjutan

Perhutanan Sosial : Kepastian Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil & Berkelanjutan
0 comments, 11/10/2016, by , in Featured

Mitrainsani.or.id | Pada awalnya, Perhutanan sosial adalah program dari perum perhutani pada tahun 1999. Pengelolaan hutan yang berbasiskan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dan baik  antara pengelola hutan yang tentu masyarakat di sekitar wilayah hutan dengan bentuk kewenangannya serta pemanfaatan hasil Hutan yang ada.

Pemanfaatan perhutanan untuk basis sosial adalah suatu prioritas yang  bertujuan untuk  mendorong sektor hutan mendapatkan suatu hak sosial dan ekonomi masyarakat dengan tidak merusak ekosistem yang ada. keberadaan hutan yang lestari menjadi sangat penting untuk dijaga sehingga memiliki keuntungan timbal balik antara keberadaan hutan dan masyarakat yang memanfaatkannya.

Yayasan Mitra Insani (YMI) dalam Prosesnya memandang pentingnya melakukan percepatan terhadap Perhutanan Sosial khususnya di Riau, meskipun dalam praktiknya YMI menyatakan bahwa pembangunan Perhutanan Sosial di Riau cukup lamban dibanding dengan beberapa provinsi yang lain.  Saat ini sudah ada 14 desa yang difasilitasi YMI untuk mendapatkan Hak pengelolaan Hutan Desa yang tersebar di 5 Kabupaten didalam program pendampingan YMI, antara lain Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Pelalawan dan Kab. Siak. 2 desa sudah mendapatkan PAK (Penetapan Areal Kerja ) dari kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLKH), dan 12 desa dalam proses pengajuan, yang mana program ini didukung oleh SETAPAK/TAF & SIEMENPUU Foundation.

“Hutan desa merupakan salah satu skema yang ada dalam Perhutanan Sosial. Skema Perhutanan Sosial memang belum yang terbaik dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap sumber daya hutan, namun paling tidak ini adalah salah satu skema yang dapat kita tempuh untuk memastikan terfasilitasinya hak masyarakat agar dapat mengelola dan memanfaatkan hutan” ujar Muslim Rasyid selaku Direktur Yayasan Mitra Insani. Menurut beliau bahwa dengan skema ini diharapkan ada jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam beraktifitas dihutan.

“Kita sangat yakin jika masyarakat diberi kepercayaan, mereka punya kearifan dalam pemanfaatan hutan, sehingga dapat memberi manfaat ekonomi yang menjamin keberlangsungan ekosistem” Tambah Muslim Rasyid.

Riau mendapatkan jatah yang cukup besar dalm pembangunan Perhutanan Sosial, ada sekitar 1,4 Juta Ha kawasan yang dapat dilakukan pembangunan berdasarkan  Peta Indikasi Alokasi Perhutanan Sosial ( PIAPS) alokasi terpetakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK).