Penyelamatan & Perbaikan Tata Kelola Pertambangan SDA Riau

Penyelamatan & Perbaikan Tata Kelola Pertambangan SDA Riau
0 comments, 28/11/2016, by , in Featured

Mitrainsani.or.id| Lemahnya pengawasan dan tata kelola penambangan menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup). KPK bersama dengan kementrian/lembaga dan pemerintah daerah menginisiasi gerakan Nasional Penyelematan Sumber daya Alam (GNPSDA).

Hampir seluruh sektor komoditi sumber daya alam menjadi objek dari GNPSDA tersebut. salah satunya adalah sektor Mineral dan Batubara (minerba). Hasil progres penataan IUP minerba per Februari 2016, dari total 10.331 unit IUP terdapat 6.365 IUP yang telah Clear and Clean (CNC) sementara terdapat 3.966 IUP yang masih berstatus Non CNC, termasuk IUP yang berada di provinsi Riau.


FGD Mendorong Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Riau Paska UU 23 Tahun 2014

FGD ini digagas oleh LBH Riau,Yayasan Mitra Insani, dan Fitra Riau. Acara FDG ini dimulai pada jam 9.15 WIB yang dihadiri oleh Dinas ESDM Riau, BP2T Riau, Dishut Prov. Riau, PWYP Indonesia serta dihadiri juga oleh anggoa Dewan Komisi Komunikasi & Informasi Riau.

Tujuan diadakannya FGD ini sebagai wadah berbagi informasi dan diskusi mengenai Mineral dan Tambang di Riau, serta mengetahui bagaimana komitmen yang dijalani pemerintah dalam pengelolaannya. Pertemuan membahas strategi terkait pengelolaan sistem minerba kemudia tindak lanjut Korsup KPK dalam memonitoring sejauh mana sistem tata kelola minerba oleh pemerintah dari sisi tansparansi dan akuntabilitas.

Dinas ESDM Prov. Riau memaparkan progres penataan IUP dan tindak lanjutnya terkait CnC, kemudian Rekap IUP per maret 2015 sampai dengan September 2016. selain itu ESDM Prov. Riau juga membahas Terkait UU 23 tahun 2014 sampai kepad Evaluasi dokumen P3B & pelaksanaan permen ESDM. Terdapat banyak masalah mengenai IUP terhutang PNPB dan tumpang tindih lahan pertambangan dengan kawasan hutan yang mesti ditindak lanjut oleh Dinas ESDM kepada perusahaan yang bermasalah.

PWYP Indonesia memaparkan mengenai hasil monitoring perihal minerba, info terkini korsup minerba dan tata kelola minerba pasca UU Pemda no 23 tahun 2014. Izin, PWYP menjelaskan terkait pengawasan dan pajak mengenai minerba sekarang menjadi tugas dari Pemerintahan Provinsi dan Pusat tidak lagi di Kabupaten.

Yayasan Mitra Insani (YMI) Riau memaparkan permasalahan hukum PT. Buana Tambang Jaya (BTJ). Ada terdapat indikasi masalah dalam pemindah tanganan izin perihal penanaman modal asing. PT. BTJ ini juga tidak memiliki dokumen Izin Pinjam Kawasan Hutan. Saat ini sudah terbentuk konflik sosial antara warga dan kelembagaan adat terkait akan masuknya perusahaan tambang batubara ini. Tuntutan yang akan di minta adalah pemerintah segera menghentikan proses perizinan PT. BTJ dan mencabut izin Eksploitasi serta izin operasional. Dan untu KLHK agar tidak mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan rekomendasi BTJ

LBH Riau mengungkap permasalahan yang terjadi di PT. Riau Bara Harum. Persoalan yang didapat yaitu bahwa izin pinjam pakai mereka sudah lewat waktu peminjaman. Sesuai UU 23 th 2014 pemerintah harus tegas menghentikan semua kegiatan pertambangan yang ada di wilayah operasional tersebut. Tidak hanya dampak lingkungan yang dirasakan tapi juga dampak sosial, seperti ada sebuah kasus bekas lobang galian tambang yang telah memakan korban jiwa, keadaan terburuk adalah sungai-sungai yang terdapat di wilayah operasional tersebuat menjadi tercemar dan juga tidak memperhatikan limbah tambang yang mengakibatkan sungai dan tanah di sekitar wilayah operasional menjadi tercemar. PT. RBH ini juga tidak bertanggung jawab atas reklamasi 12 Lobang eks. pertambangan di kawasan hutan.
fgd-minerba-ymi-riau
Selain permasalahan – permasalahan regulasi, keterbukaan informasi kepada publik di Provinsi Riau masih sangat lemah, dan analisa terhadap dampak sosial masyarakat belum menjadi prioritas utama.