Opini | Sani Sargih : Perhutanan Sosial, KOLAPS ATAU BERDAYA PULIH?

Opini | Sani Sargih : Perhutanan Sosial, KOLAPS ATAU BERDAYA PULIH?
0 comments, 06/03/2017, by , in Opini

Oleh : Sani Saragih

Sesuatu akan terlihat tidak mungkin hingga saat semuanya selesai, maka selesaikanlah maka kamu akan mengerti” (Nelson Mandela)

Ungkapan dari salah seorang tokoh yang melegenda ini, mungkin cocok untuk mempresentasikan inisiatif pemerintahan rezim Jokowi atas 12,7 Juta hektar alokasi Perhutanan Sosial-nya (PS).

Wacana PS ini, spontan memberikan secercah harapan baru bagi masyarakat desa yang tinggal dan berpenghidupan disekitar hutan. Hal ini juga semakin terlihat nyata karena sesuai dengan nawacita presiden Jokowi pada saat beretorika dikampanye pilpres pada tahun 2014 silam.

Semburat harapan akan kemudahan akses Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) spontan bergejolak. Direalisasikan dengan berbagai pengajuan usulan wilayah kelola masyarakat dengan berbagai skema yang termaktub didalam Permen KLHK No.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Harapan tentang terciptanya keadilan sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDA-BM), sejajarnya hak masyarakat dengan sektor swasta, menjadi “bunga-angan” didalam setiap benak masyarakat pendambanya saat ini.

Namun, terbersit tanya diantara angan: “Mampukah kami, layakkah kami, dipercayakah kami?”, serta banyak pertanyaan lainnya yang menyeruak meneriakkan segala bentuk keraguan.

Wajar memang, keraguan muncul apabila berbicara tentang PHBM. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konteks pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Hal ini, menjadi point yang digaris-bawahi dan menjadi konsern utama dalam regulasi perhutanan sosial–berubah-ubah sampai dengan regulasi terbaru Permen KLHK No.83/2016–tersebut diatas.

Kita tahu, bicara mengenai pengelolaan hutan membutuhkan energi yang tidak sedikit. Disisi lain, kemampuan masyarakat tentunya sangat terbatas dan sangatlah tidak sepadan jika dibandingkan dengan pengelola dari sektor swasta.

Bagaimana merealisasikan target capaian inisiatif pemerintah dalam menggesa perhutanan sosial ini? Disinilah komitmen dan peran-serta pemerintah yang sesungguhnya dibutuhkan.

(Contoh kasus). Sejarah perhutanan sosial di provinsi Riau, bisa dibilang cukup kelam. Tonggak sejarah perhutanan sosial pertama di Riau adalah usulan Hutan Desa (HD) di desa Segamai dan desa Serapung, kabupaten Pelalawan. Berawal dari inisiatif usulan ditahun 2010, sampai kemudian mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja pada tahun 2013. (Segamai, SK.No:154/Menhut-II/2013; Serapung, SK.No:155/Menhut-II/2013).
(Resume usulan HD Segamai dan Serapung, selengkapnya bisa dilihat dilink berikut:[slideshare id=72766218&doc=resumeperjalananpegusulanhutandesa2-170303083751&type=d]

Realitasnya, pengelolaan HD Segamai-Serapung sampai dengan tahun 2017 saat ini, tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa. Hal ini dikarenakan, Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), tak kunjung diberikan oleh Gubernur provinsi Riau. Seharusnya, pasca mendapatkan PAK-HD dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI), kelompok Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) seharusnya langsung mendapatkan HPHD agar bisa dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan aturannnya.
“Bagaimana mungkin masyarakat bisa mendapatkan insentif dari HD, sedangkan HPHD-nya saja tak kunjung didapatkan?” teringat kata seorang teman yang bernama Edi Saritonga, masyarakat desa Segamai.
Sesuai dengan regulasinya, salah satu kewajiban rutin LPHD adalah melakukan patroli di areal kerja yg sudah dimandatkan. Kegiatan patroli ini tentu membutuhkan anggaran operasional yang tidak sedikit. Menggantungkan harapan untuk mendapatkan dukungan dari dana desa juga mustahil diharapkan, karena keterbatasan anggaran dana desa itu sendiri, tentunya. Sampai pada titik ini, masyarakat sudah sangat kewalahan untuk mengemban tanggung-jawab pengelolaan HD, apabila pemanfaatan areal kerja HD hanya sebatas retorika sahaja.
Singkat cerita, PSDA-BM yang lestari dan berkelanjutan hanya sebatas angan, jika akses masyarakat untuk pengelolaan HD serta dukungan yang terencana dan berkesinambungan dari pemerintah tidak kunjung didapatkan.

Ironisnya, melihat situasi terkini, banyak perencanaan PHBM yang sudah dibangun dan disepakati bersama, dibanyak tempat. YMI sendiri, saat ini sedang mengusulkan PHBM dengan skema PS sedikitnya di 10 desa. Mungkin saja, saat ini KLHK-RI sedang kewalahan untuk melakukan verifikasi atas gelombang besar permohonan usulan yang masuk dari berbagai penjuru negeri. Disisi lain, PAK-HD yang sudah adapun, bisa dibilang masih terabaikan. Ironis memang…

12140007_10205999754285199_3717387384705217726_o
Penulis : Syahril Sani Saragih (Staff Program Yayasan Mitra Insani )
FB : https://www.facebook.com/sani.saragih?ref=br_rs