Mengembalikan Pengelolaan Kawasan Hutan Masyarakat Adat Kerajaan Gunung Sahilan

Mengembalikan Pengelolaan Kawasan Hutan Masyarakat Adat Kerajaan Gunung Sahilan
0 comments, 07/11/2016, by , in Featured

Mitrainsani.or.id | Masyarakat adat desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah salah satu masyarakat adat yang memiliki permasalahan terkait pengelolaan kawasan hutam. Di dalam masyarakat Adat Kerajaan Gunung Sahilan memiliki hak tanah ulayat milik komunal dan hak-hak serupa sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada, tanah ulayat tersebut berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui persetujuan bersama dari masyarakat hukum adat tersebut.

Fungsi dari tanah ulayat masyarakat hukum adat dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.
Saat ini lahan – lahan yang terdapat di Desa Gunung Sahilan telah banyak diperjual belikan yang mulai dikuasai orang – orang diluar masyarakat tempatan. Selain itu Tanah Ulayat masyarakat adat disana juga langsung bersinggungan dengan perusahan PT. HSL yang izinnya telah dicabut.

Masyarakat Adat Gunung Sahilan Lakukan Konsolidasi Ke Yayasan Mitra Insani (YMI)
Pada tanggal 16-Oktober 2016, di kantor Yayasan Mitra Insani, masayrakat adat Gunung Sahilan melakukan konsolidasi untuk kesepahaman bagaimana mengupayakan pengelolaan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial, dalam hal ini lebih mengarah kepada Hutan Adat (HA).
konsolidasi-masyarakat-adat-kerajaan-gunung-sahilan-ke-ymi
Dalam agenda ini juga hadir perwakilan dari Staf Kecamatan kampar kiri Hilir, Bapak Rais dan dari Tokoh Adat Uta warman ( Datok Gadang ), Rohati (dataok maharajo),H. Masri (datok Paduko Sindo) Ben Harbani (Datok Rajo Bobar) dan Ujang Zaenal (datok besar) Sukri (datok Temenggung) Armanto (Datok Sinaro)bersama staf YMI melakukan pembahasan mengenai usulan & Skema pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pembicaraan ini untuk melihat terlebih dahulu kawasan yang di rencanakan Kemuadian izin mana yang masih ada di kawasan tersebut. Muslim Rasyid selaku Direktur YMI mengatakan bahwa kedepannya wilayah ulayat tidak bisa menjadi wilayah perorangan karena harus menjadi milik komunal, kemudian Masyrakat adat membentuk peraturan untuk mengatur masyrakat adat beserta hak-haknya.Beliau juga menambahkan bahwa Lembaga adat lebih bisa berperan dalam pengelolaan hutan adat karena dapat dibuktian bahwa masyarakat adat lebih mampu mengelola hutan dengan baik untuk kebaikan bersama.

Upaya dalam mengembalikan kewenangan pengelolaan hutan kepada masyrakat ini akan mengsinergikan peraturan adat dan regulasi di pemerintahan, untuk tahapan awal mesti dilakukannya pemetaan wilayah administrasi untuk wilayah masyarakat adat yang akan di usulkan sebagai Hutan Adat. Dari data tersebut akan dipaparkan mengenai kawasan Gunung Shailan dan wilayah Administrasi keulayatan gunung shailan di wilayah HSL, Paparan bukaan hutan HSL dan penataan ulang kawasan yang menjadi usulan Perhutanan Sosial melalui Hutan Adat.