Mengajak Masyarakat Berperan Aktif Dalam Pengawasan Hutan

Mengajak Masyarakat Berperan Aktif Dalam Pengawasan Hutan
Comments Off on Mengajak Masyarakat Berperan Aktif Dalam Pengawasan Hutan, 26/02/2014, by , in Related

Pemerintah telah menyusun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK, red) yang didalamnya mengatur verifikasi legalitas kayu sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk merespon permintaan pasar, terutama pasar ekspor bahwa produk industri kehutanan menggunakan bahan baku dari sumber yang legal atau lestari. SVLK ini juga sebagai wujud komitmen pemerintah memerangi illegal logging (pembalakan liar) dan perdagangan kayu illegal. Berlaku mulai sejak tahun 2009, Pemerintah berusaha mewujudkanGood Forest Governance menuju pengelolaan hutan lestari.

Pada Tanggal 18-19 Februari 2014 diadakan Pelatihan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan mengajak masyarakat desa untuk terlibat dalam pemantauan sistem ini. SVLK menempatkan LSM dan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan sebagai pemantau independen. Yayasan Mitra Insani (YMI, red) sebagai focal point dari jaringan pemantau independen kehutanan (JPIK) Provinsi Riau, mengajak masyarakat DS. Harapan Jaya Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir untuk memahami SVLK dan mempelajari mekanisme pemantauannya. Harapannya, pemantauan atas pelaksanaan sistem swertifikasi mandatori ini dapat juga dilakukan oleh masyarakat luas.

Tidak kurang 20 (dua puluh) orang mengikuti pelatihan ini. Mengambil tempat di Balai Desa Harapan Jaya yang berlangsung selama dua hari. Pelatihan dan dialog ini berlangsung interaktif dan hangat dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan perangkat desa. Tidak jarang pertanyaan kritis dilontarkan masyarakat tentang SVLK yang menurut sebagian besar warga merasa awam dan tidak tahu banyak tentang itu.

logo-SVLK

“Bagaimana kami mau melaporkan, sedangkan peraturan dan SOP pengolahan hutan kami tidak tahu.” Eko Sugisantoso.

Seperti yang diutarakan masyarakat tentang gesekan yang mereka alami dengan perusahaan pengelola hutan yang tak jarang terjadi. Khususnya masyarakat desa yang bermukim didalam atau sekitar hutan, yang secara langsung berhadapan dengan perusahaan pengelola hutan. Sengketa batas lahan, pencemaran lingkungan, penyalahan SOP pengolahan hutan, dan lain-lain. Masyarakat sering menjadi korban konflik tersebut karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki.

Rangkaian Pelatihan ini masih berjalan untuk beberapa desa di beberapa kabupaten lainnya di Riau. Langkah ini diambil sebagai salahsatu solusi masalah penyimpangan pengelolaan hutan yang acapkali terjadi. Dari ranah hukum langkah ini sebagai antisipasi eksploitasi hutan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dari ranah Lingkungan dan Masyarakat, langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi perusakan hutan dan konflik perusahan dengan masyarakat.