Kenagarian Pangkalan Kapas Menuju Hutan Desa

Kenagarian Pangkalan Kapas Menuju Hutan Desa
0 comments, 17/06/2014, by , in Related

Merebut hutan tersisa tidak berhenti di Hutan Desa Serapung dan Segamai. Mitra Insani kembali melakukan pendampingan masyarakat dalam proses pengalihan pengelolaan hutan negara menjadi hutan desa. Kenagarian Kenagarian Pangkalan kapas Kabupaten Kampar Provinsi Riau, membulatkan tekat mendapatkan SK Menteri Kehutanan dengan dampingan Mitra Insani, demi tercapainya Hutan Kenagarian Pangkalan Kapas yang lestari.

Berbeda dengan Hutan Desa Serapung dan Segamai, Hutan Desa yang dalam proses pengusulan ini mengatasnamakan Kenagarian Pangkalan Kapas yang terdiri dari 4 desa, yaitu desa Tanjung Permai, desa Pangkalan Kapas, desa Kebun Tinggi dan desa Lubuk Bigau. Kenagarian yang terletak di kabupaten Kampar provinsi Riau ini memiliki lingkup yang lebih luas ini tentu memiliki masalah yang lebih kompleks dari pada Hutan Desa Serapung dan Segamai sebelumnya. Salah satunya adalah proses musyawarah para ninik-mamak dan wali dari ke-4 desa.

Musyawarah internal dan ninik-mamak desa dilakukan didesa masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan penyiapan masyarakat menyongsong Hutan Desa (dalam kasus ini Hutan Kenagarian). Proses selanjutnya adalah Musyawara ninik-mamak Kenagarian yang diagendakan khusus untuk membahas pengajuan hutan desa dan juga menetapkan undang-undang adat kenagarian tata kelola hutan desa. Setelah melalui musyawarah internal desa, musyawarah berlanjut ke tingkat kenagarian yang dilaksanakan di Masjid desa Pangkalan Kapas.

musyawarah hutan desa

Musyawarah hutan desa Kenagarian Pangkalan Kapas Kab. Kampar Riau

Musyawarah yang dihadiri tidak kurang 50 orang ini diikuti para Ninik-mamak dan warga dari keempat desa. Pada awal dibacakan Perdes (peraturan desa, red) Pengelolaan Hutan Desa kepada para peserta musyawarah. Acara berlangsung hangat dan kekeluargaan walaupun sempat ada perdebatan ketika musyawarah merambat ke ranah adat, salahsatunya tentang penebangan pohon yang dilakukan dilahan yang bukan haknya.

“Hutan desa yang sudah terbentuk tidak ada yang dicampuri investor (industri, red)” Ujar Rika menjawab pertanyaan salah satu Ninik-mamak yang khawatir akan ada intervensi investor pada hutan desa yang akan diusulkan. Musyawarah ini pun ditutup pukul dengan hasil warga dan Ninik-mamak menyepakati pengusulan Hutan Desa dalam bentuk pengelolaan Kenagarian Pangkalan Kapas kepada Kementrian Kehutanan.

Mitra insani berharap masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh manfaat dari hutan yang dikelola secara mandiri dan musyawarah melalui Lembaga Hutan Desa yang dibentuk. Masyarakat diharapkan dapat mengelola dan memetik sendiri manfaat dari hutan desa tanpa intervensi pihak lain. Mitra Insani masih mendampingi proses ini hingga usulan Hutan Desa Kenagarian Pangkalan Kapas mendapat SK dari Kementrian Kehutanan. (as)