About Us

About Us
Posted on 15/09/2010, by

PROFIL ORGANISASI

YAYASAN MITRA INSANI (YMI) RIAU

Yayasan Mitra Insani (YMI) merupakan organisasi non-pemerintah yang berbentuk yayasan, terbentuk di Pekanbaru pada 22 September 1998 dengan Akta Notaris No 185 pada Notaris Tajib Rahardjo, dengan badan hukum No. 55/1998/yys, serta terdaftar di Dirsospol Riau No. 062/sospol.I/824/1999. Pendirian lembaga ini didedikasikan untuk tercapainya pengelolaan lingkungan yang adil, baik secara ekologi maupun secara sosial, budaya dan ekonomi di wilayah perdesaan dan sekitar hutan.

VISION: Terciptanya masyarakat tempatan yang dapat mengelola sumberdaya alam, terlibat aktif dalam pengelolaannya, dan memastikan masyarakat tempatan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
MISSION: Mendorong dan mendampingi masyarakat tempatan dalam menggali dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dirinya, menemukenali potensi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, serta memanfaatkan potensi yang ada dan mencari solusi dari permasalahan yang ada.
STRATEGY: Mitra Insani melakukan kerja-kerja dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, advokasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuannya. YMI melakukan berbagai upaya untuk mencari dan memanfaatkan setiap dukungan dari berbagai pihak, baik di kawasan regional, nasional, maupun internasional. YMI juga melakukan penyadaran menuju peningkatan dukungan terhadap peningkatan sumberdaya masyarakat tempatan, peningkatan dan pengembangan usaha masyarakat, serta memperjuangkan ruang kelola bagi masyarakat di kawasan-kawasan penting. Semua ini diharapkan akan memastikan pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan berkelanjutan.
VALUES: Mitra Insani berkomitmen untuk melakukan dan mengupayakan terlaksananya nilai-nilai dalam setiap kegiatannya. Nilai-nilai keterbukaan (transparansi), partisipasi (keterlibatan), dan akuntabilitas (tanggung gugat) menjadi dasar implementasi kegiatan yang adil dan setara. YMI meyakini bahwa kesamaan paradigma dan pemahaman, serta komitmen dan keberpihakan yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk pengembangan masyarakat dan perdesaan akan membawa dampak positif dalam mengatasi permasalahan dan melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
STATEMENTEcology and Economy: Ekologi dan ekonomi laksana dua sisi mata uang yang tidak pernah menyatu.Provinsi Riau saat ini dalam kondisi negeri yang sedang berkembang cepat. Pembangunan industri digesa, dan investasi dibuka selebar-lebarnya dengan mengatasnamakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tentu saja ini memberikan dampak terhadap kebijakan yang cenderung mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

Ikim investasi bergerak cepat, dan sang primadona adalah sektor kehutanan dan perkebunan. Industri ini yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh elemen ekologi, karena yang menjadi kunci dalam  usaha ini adalah lahan. Pembukaan lahan secara besar-besaran, pemaksaan teknologi, dan perampasan tanah-tanah masyarakat.

Seiring perjalanan waktu, ternyata hadirnya industri kehutanan dan perkebunan tidak memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitarnya, malahan yang sering muncul adalah konflik, baik konflik dengan perusahaan maupun konflik horizontal di antara masyarakat. Ini juga memberikan dampak perubahan sosial-budaya yang terjadi di masyarakat. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tekanan kepada pemerintah untuk lebih berpihak kepada masyarakat harus punya porsi lebih, penyadaran kepada perusahaan harus terus diupayakan, dan pemenuhan hak-hak dasar harus dipastikan diterima oleh semua rakyat sesuai pasal 33 (3) UUD 1945.

Natural Resources Management: “Hak masyarakat terhadap Sumberdaya alam”

Adalah merupakan pernyataan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sudah terlalu banyak bukti selama ini. Penguasaan lahan oleh segelintir orang, pengusahaan lahan dengan satu jenis tanaman, dan pengelolaan lahan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.

Rendahnya akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi seolah menjadi pembenar pengelolaan sumberdaya alam dilakukan secara besar-besar tanpa mengakomodir praktik-praktik kearifan masyarakat yang telah teruji selama ini. Terlalu banyak landasan atas nama masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kondisi ini dapat kita baca telah menuai banyak permasalahan, mulai dari permasalahan lingkungan hingga bermuara pada masalah sosial-budaya. Bencana kabut-asap, banjir, kekeringan, dan hama tanaman merupakan sajian bencana tahunan bagi kita. Telah tak terhitung konflik antara masyarakat dengan perusahaan terjadi.

Semua permasalahan ini harus ditanggung oleh masyarakat sebagai pihak yang paling sedikit menikmati keuntungan, namun harus menjadi pihak yang paling banyak menanggung kerugian dan bencana. Tidak ada pilihan lain: pengelolaan sumberdaya alam haruslah memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada praktik-praktik kearifan masyarakat, kecuali kita semua akan menjadi korban dari kutukan sumberdaya alam kita sendiri.

Environmental Protection: “Tidak boleh ada konservasi yang menafikan kebutuhan masyarakat”

Kepedulian terhadap penyelamatan lingkungan haruslah diwujudkan dalam bentuk langkah nyata, oleh semua pihak, sekecil apapun. Seruan untuk peduli semakin gencar terdengar seiring dengan tingginya grafik bencana lingkungan. Isu perubahan iklim, beserta topik turunannya, menghiasi hampir seluruh ruang penyelamatan lingkungan. Kesadaran yang datang baik hari ini maupun belakangan nanti memang tidak ada salahnya. Namun, euforia untuk menekan segala potensi bencana sungguh tidak bijak jika malahan melanggar hak sekelompok orang, yang kerap kali terpinggirkan.

Penyelamatan lingkungan, dengan skema dan bentuk apapun, mensyaratkan keterlibatan dan keterwakilan masyarakat di dalam prosesnya. Penyelamatan lingkungan haruslah memberikan jaminan bagi keberlangsungan lingkungan itu sendiri, beserta keberlangsungan sekalian makhluk yang ada dan terkait dengannya.

Community Development: “Dalam dunia yang didominasi oleh hasil, pengembangan masyarakat sejatinya merupakan proses”

Kelompok masyarakat dengan kemampuan mengakses informasi dan menyuarakan pendapat yang rendah, dikelompokkan ke dalam masyarakat yang marjinal/terpinggirkan. Mereka berada di dalam dan di tepian hutan, di sepanjang aliran sungai, di pesisir pantai, di gorong dan celah kota. Merekalah sasaran beragam proyek pemberdayaan masyarakat, yang diyakini merupakan investasi program sosial jangka panjang, namun kerapkali dijalankan dengan kerangka kerja proyek yang pendek dan situasional.

Pengembangan masyarakat sesungguhnya adalah merupakan upaya menuju perubahan aspek-aspek kehidupan yang lebih baik, melalui gugahan kesadaran pemikiran dan perilaku yang tercerahkan. Pengembang masyarakat dituntut untuk hadir dengan originalitas niat, kejujuran perilaku, dan keberpihakan semata.

About admin